Essai Opini: Risiko Akuisisi Narasi…

Tangkapan layar dari unggahan akun e-flux ini membawa bobot kecemasan yang mendalam. Bagi siapa pun yang sehari-hari bergelut dalam manajemen kebudayaan, ini alarm yang berbunyi sangat nyaring.

Teks tersebut penggalan esai kritis berjudul "On Art Basel Qatar" karya Jörg Heiser. Nama Heiser sendiri sudah menjadi jaminan konteks yang kuat. Kritikus seni kawakan, mantan editor majalah frieze selama dua dekade, dan Direktur Institute for Art in Context di UdK Berlin. Tokoh ini punya rekam jejak panjang membedah persimpangan rumit antara wacana seni, krisis politik global, serta absurditas budaya pop.

Jauh sebelumnya, melalui buku All of a Sudden: Things That Matter in Contemporary Art, Heiser konsisten menggugat ledakan pasar seni kontemporer yang didominasi spekulasi modal. Heiser jengah pada kemegahan permukaan yang kosong dari kriteria penilaian intelektual yang jelas. Di esai terbarunya ini, kritiknya menukik lebih frontal. Heiser tidak lagi sebatas bicara soal selera pasar. Sosok ini sedang menguliti realitas tantangan geopolitik yang mulai mencengkeram denyut nadi ekosistem kebudayaan global secara sistematis.

Heiser menyingkap realitas ini secara lugas. Poros kekuasaan tradisional di Barat sedang babak belur dari dalam. "Brand USA" disandera sirkus politik sayap kanan serta komplotan miliarder teknologi narsistik yang kelakuannya mulai menunjukkan kecenderungan otoritarian.

Di kutub lain, Rusia menjalankan mesin deathonomics yang ekstrem. Logika ekonomi distopis yang lebih menghargai kematian warga di medan perang ketimbang investasi pada pendidikan atau kesejahteraan. Eropa pun lumpuh, terjepit di tengah perebutan kepentingan raksasa dan dominasi kekuatan populis yang kian menguat.

Kekosongan otoritas standar nilai Barat segera disambar poros baru dengan kekuatan modal tidak berseri. Negara-negara Teluk dan Tiongkok memancarkan dinamisme ekonomi serta dominasi kapital yang agresif. Manuver Qatar menyerap jenama besar sekelas Art Basel, mengikuti jejak langkah strategis mereka di dunia olahraga, adalah upaya telanjang meraih legitimasi sejarah dunia.

Kekuatan baru ini tidak membuang waktu membangun infrastruktur diskursus dari nol. Strategi yang mereka pakai jauh lebih efisien: membeli langsung institusi yang sudah berada di puncak rantai ekosistem seni dunia.

Praktik artwashing, strategi memoles citra politik atau menutupi reputasi buruk melalui kemegahan budaya, kini dipertontonkan di panggung dunia tanpa rasa canggung. Kapital dipersenjatai menjadi mesin diplomasi kebudayaan paling mutakhir yang sulit ditolak institusi yang sedang megap-megap secara finansial. Institusi mapan yang puluhan tahun memonopoli selera dunia pun mulai kehilangan independensinya karena ketergantungan logistik.

Pameran berskala mega dan festival kreatif akhirnya turun kasta. Dari yang semula pusat wacana kritis, sekarang hanya instrumen legitimasi moral bagi kekuatan adikuasa yang butuh wajah beradab di mata internasional.

Lanskap krisis ini menuntut kewaspadaan tingkat tinggi dari kita, para pekerja kreatif di wilayah Selatan. Sulit sepenuhnya percaya pada klaim otonomi sebuah perhelatan raksasa ketika seluruh fondasi logistiknya disokong oleh struktur kekuasaan yang manipulatif. Peringatan Heiser mengenai akuisisi institusi global harus kita baca sebagai ancaman nyata atas pembelian narasi di tingkat lokal.

Simpul-simpul kreatif dalam jejaring Indonesia Creative Cities Network (ICCN) kini berhadapan dengan risiko serupa. Modal besar tidak hanya mendanai acara, tapi mulai mendikte secara halus bagaimana sejarah, memori kolektif, dan identitas daerah kita dipentaskan di ruang publik.

Pergeseran kekuatan ekonomi ini berdampak langsung pada infrastruktur kreatif di berbagai wilayah kita. Sepanjang sejarahnya, banyak praktik seni dan manajemen kreatif lokal bergantung pada hibah lembaga donor asing atau jaringan pusat kebudayaan Barat. Sekarang kondisi itu menjadi sangat rentan. Saat negara donor tradisional sibuk dengan urusan domestik, keran pendanaan ke wilayah Selatan otomatis menyusut.

Kekosongan ini menciptakan titik rawan yang siap diisi limpahan modal poros adikuasa baru atau konsentrasi modal besar lokal yang pandai meniru taktik artwashing demi memoles citra korporasi atau afiliasi politik tertentu.

Ancaman ini mengintai langsung urat nadi pengelolaan ruang publik kita, dari kota besar hingga kabupaten. Praktik kreatif yang berakar pada intervensi kewilayahan dan kerja site-specific, yaitu karya yang merespons dinamika lokasi secara jujur, berisiko dibajak maknanya. Aktivasi ruang terbuka komunal atau koridor publik yang seharusnya menjadi ajang dialog warga kini rentan kehilangan daya kritis karena harus tunduk pada selera penyokong dana.

Proyek spasial yang diniatkan merespons problem tata ruang dan kegelisahan warga bisa dengan mudah dilumpuhkan oleh agenda artwashing yang hanya peduli pada visual indah tanpa substansi masalah.

Di tingkat kabupaten atau kota kecil, situasinya jauh lebih genting. Masuknya modal besar untuk festival tahunan sering kali dianggap sebagai dewa penyelamat ekonomi.

Akan tetapi, harga yang harus dibayar adalah penyeragaman narasi. Kreativitas warga lokal yang seharusnya tampil apa adanya, lengkap dengan segala kegelisahan sosiologisnya, sering kali didandani agar sesuai dengan selera sponsor. Kita melihat bagaimana identitas Betawi atau tradisi lokal di berbagai wilayah dipoles menjadi tontonan eksotis yang steril. Ruh perlawanan atau refleksi sejarah aslinya hilang begitu saja.

Aktivitas kreatif di ruang publik kita hari ini sedang berada di titik nadir. Terjebak menjadi hiasan estetika yang steril dan tidak berbahaya sama sekali. Kita mungkin sering berdecak kagum pada kemasan visual yang kolosal di taman kota, padahal jika dikuliti, yang tersisa hanyalah ruang hampa tanpa keberpihakan sosial yang nyata.

Praktik kreatif tersebut gagal menawarkan pembacaan kritis terhadap sejarah lokasinya karena dipaksa menjadi jinak sebagai latar hiasan bagi kekuasaan. Ini secara perlahan merusak mentalitas berkarya dan menumbuhkan praktik sensor mandiri (self-censorship) di kalangan kita sendiri hanya demi memenuhi kualifikasi pendana.

Pendangkalan makna kebudayaan secara masal sedang terjadi di depan mata. Ketika keberhasilan sebuah proyek hanya diukur dari angka statistik pengunjung atau keindahan unggahan di media sosial, fungsi seni sebagai alat refleksi sosial akan mati.

Tuntutan keberanian intelektual untuk menjaga independensi wacana wajib kita nyalakan kembali. Kita memang berada dalam jepitan pragmatis yang keras karena butuh logistik untuk eksperimentasi dan jaminan hidup profesional, tapi kebutuhan itu tidak boleh dibayar dengan harga integritas yang mahal.

Ekosistem kreatif kita sekarang butuh strategi yang bekerja layaknya mesin penggerak ganda.

Sisi pertama menuntut keluwesan dalam mengupayakan keberlanjutan infrastruktur melalui berbagai kolaborasi.

Sisi kedua mewajibkan ketegasan dalam membangun benteng pertahanan narasi melalui solidaritas kolektif atau serikat kreatif. Dalam wadah strategis seperti ICCN, kedaulatan ini tidak bisa diperjuangkan secara sporadis oleh tiap individu atau satu kota saja. Jejaring harus mampu bertransformasi menjadi standar etika kolektif yang melindungi setiap simpul daerah saat berhadapan dengan tawaran modal yang berpotensi meluluhkan integritas lokal.

Lebih jauh lagi, kedaulatan ini harus diwujudkan dalam penguasaan data dan arsip mandiri. Jika kita membiarkan pihak penyokong dana menguasai seluruh dokumentasi dan narasi publik atas kerja-kerja kreatif kita, kita secara sukarela menyerahkan sejarah kita untuk ditulis ulang oleh mereka.

ICCN harus menjadi pelopor dalam membangun bank data kebudayaan lokal yang independen. Setiap kota punya kedaulatan penuh atas bagaimana identitas mereka diarsipkan dan disebarluaskan. Ini bukan soal teknologi, melainkan soal siapa yang memegang kunci ingatan masa depan. Jangan sampai kita sekadar menjadi penyedia konten bagi arsip besar yang kuncinya dipegang orang lain.

Dalam konteks domestik, pendanaan kebudayaan yang bersumber dari dana publik harus diklaim kembali sebagai hak warga yang akuntabel secara hukum dan sosial. Kita harus memastikan dana negara dikelola lewat pengawasan partisipatif komunitas, bukan hanya menjadi alat penyeragaman selera birokrasi atau kepentingan politik sesaat. Perlu keberanian untuk berhenti mengejar standar asing yang sering kali semu atau sekadar tren global yang dangkal. Inilah saatnya merumuskan standar kedaulatan lokal yang relevan dengan konteks sosial-budaya kita sendiri. Keberhasilan sebuah karya atau festival harusnya diukur dari dampaknya pada kesadaran warga, bukan seberapa megah tampilan luarnya.

Daya tawar industri kreatif kita sebenarnya bertumpu pada kemampuan merekam realitas sosial dan merawat ingatan kolektif masyarakat secara jujur.

Jika fondasi kejujuran ini runtuh karena godaan modal yang manipulatif, kita akan menghadapi tragedi kebangkrutan kebudayaan secara teritorial yang sulit dipulihkan. Publik akan terjebak merayakan festival mewah yang sebenarnya bisu, tercerabut dari napas keseharian, dan gagal bicara tentang identitas serta problem nyata yang mereka hadapi sendiri. Kita tentu tidak ingin menjadi generasi yang hanya menyisakan tontonan gemerlap tanpa meninggalkan setetes pun nilai intelektual bagi masa depan.

Kita harus menyadari bahwa tantangan di depan mata bukan lagi soal "bisa membuat karya atau tidak", melainkan "milik siapa karya yang kita buat".

Milik warga sebagai alat perjuangan identitas, atau milik entitas privat sebagai alat pemoles reputasi? Pertanyaan ini harus dijawab dengan tindakan nyata dalam pengelolaan organisasi kreatif di setiap daerah. Jangan sampai kita menjadi kurator yang hanya pandai menyusun kata-kata indah untuk membenarkan pengambilalihan narasi oleh pihak-pihak yang sebenarnya tidak peduli pada pertumbuhan budaya kita.

Pesan Heiser sangat jelas: kebudayaan adalah medan pertempuran legitimasi yang sangat serius. Jika kita gagal menjaga kedaulatan narasi di tangan sendiri, ruang publik kita hanya akan menjadi etalase bagi kepentingan yang tidak ada hubungannya dengan kesejahteraan batin masyarakat. Membangun ekosistem yang mandiri, berdaulat, dan berpihak pada publik adalah satu-satunya jalan agar kreativitas di Indonesia tetap memiliki taji di tengah gempuran pergeseran kekuasaan dunia.

Hanya dengan solidaritas jejaring yang kuat dan kesadaran kritis yang tajam, kita bisa memastikan setiap sudut kota kreatif di Indonesia tetap menjadi ruang yang jujur, berani, dan merdeka dari segala bentuk intervensi yang mendangkalkan makna kemanusiaan kita.

Ditulis oleh: Diaz Ramadhansyah